Sahabat pembaca,

Tak henti-hentinya para penolak RUU Pornografi melakukan tekanan demi tekanan. Sidang paripurna yang sedianya dilaksanakan pada 18 Oktober 2008 ini musnah sudah. Harapan besar akan diwujudkannya peraturan yang menjerat para industri pornografi, terganjal lagi.

Berawal dari PDIP yang menolak karena mempermasalahkan prosedur pembentukan pansus RUUP ini, hingga dalam sidang-sidangnya mereka walkout sebagai wujud penolakan dan pemasabodohan, akan isi peraturan yang sedang diproses. Tapi ternyata, di akhir ketika pansus solid akan mengesahkan setelah uji publik, tiba-tiba PDIP masuk (full team). Dengan agenda menjegal pengesahan RUUP.

Rapat demi rapat dalam pansus akhirnya semakin memanas dengan hadirnya si moncong putih sebagai partai yang mengeksploitasi “wong cilik” dalam kampanyenya. Bukannya memperlancar jalannya sidang, melainkan mereka menunda pengesahan dan mengulur waktu agar RUUP ini tidak jadi diundangkan. Tentu kita perlu bertanya-tanya, mengapa begitu khawatirnya PDIP akan RUU P ini jika disahkan?? Mungkinkah industri porno yang dijadikan musuh bersama oleh bangsa ini telah mengucurkan dananya ke PDIP?? kami hanya bisa menduga.

Manuver PDIP sebelum menjilat ludahnya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam pembahasan pansus, mereka memprovokasi kelompok masyarakat dan jaringannya untuk melakukan penggalangan dukungan berupa aksi massa penolakan demi penolakan, mengirim fax ke pansus sehingga pansus akhir-akhir ini justru banyak sekali menerima surat penolakan RUUP, tidak hanya itu.. PDIP juga berhasil menggandeng publik figur untuk bersuara solid “Lawan RUUP”.

Ketika masuk kedalam area persidangan, wujud keberhasilan PDIP adalah melontarkan usul untuk Uji Publik tahap 2, yang kemudian dilakukan di Djogja, Sulut, dan Bali pada 14 Oktober 2008 lalu.

Uji Publik di Bali adalah uji publik yang sangat menyedihkan. Dimana media tidak malu-malu mengabarkan berita bohong, bahwa MUI Bali menolak RUUP (Media Indonesia). Selain itu, ormas Islam di Bali tak satupun diundang dalam uji publik, bahkan gubernur bali membuat press release menolak RUUP ini secara terang-terangan. Saat uji publik juga, para anggota pansus yang hadir disana justru menjadi ajang pemakian massal. Sungguh menyedihkan, jika untuk membuat sebuah undang-undang, harus minta persetujuan dulu dengan gubernur Bali.

Uji publik di Manado, juga sebuah semangat yang penting dari titik perjalanan perjuangan ini. Adalah ketika salah seorang dari saudara kami bersuara lantang melakukan dukungan, namun yang terjadi setelah itu adalah pemukulan dan makian terhadap saudara kami ini. Setelah kejadian itu, justru dia menelpon kami yang berjuang di Jakarta sambil berkata: “Saya merasa bangga dapat bersuara dalam uji publik tadi, luka ini tidaklah apa-apa, tidak akan menyurutkan langkah kita sedikitpun..”

Sahabat pembaca sekalian,

Kembali kami harus menangis dalam-dalam akan yang terjadi di belantara bangsa kita. Begitu mudah wacana berpikir dan juga alasan-alasan tidak logis para penentang RUUP ini diadopsi oleh masyarakat secara luas. Tidak lain memang dukungan media yang sangat kentara akan keberpihakannya kepada kelompok kontra RUU. Sungguh menyedihkan.

Sidang Paripurna yang sedianya dijadwalkan ulang pada 24 Oktober ini, juga terganjal. Tanggal 28 Oktober itu kemungkinan paling dekat. Namun itu semua belum pasti. Sebab sekarang yang terjadi dalam pansus, berbagai fraksi goyah. Hanya sebagian kecil dari 10 fraksi yang ada mendesak agar segera disahkan RUUP ini menjadi Undang-Undang dengan Paripurna. Tidak seperti sebelumnya.

Sahabat sekalian,

Dengan hati dan pikiran yang jernih, coba baca kembali RUUP yang sedang dibahas di DPR ini. Pasal mana yang sekiranya membenarkan alasan penolakan mereka??. Alasan demi alasan penolakan yang santer disuarakan tidak lain hanyalah dibuat-buat, hingga meneror masyarakat yang tidak tahu dan paham isi RUU ini, untuk akhirnya melakukan penolakan juga. Sosialisasi pihak kontra yang begitu santer diberitakan di media-media, sehingga membentuk pemahaman masyarakat, bahwa RUUP ini tidak layak.

Kita perlu memandang akan kemanfaatan yang diberikan peraturan ini bagi bangsa. Sedikit banyak akan menghilangkan sumber kemungkaran yang menyebabkan tingginya tingkat penyimpangan sex di Indonesia; kakek memperkosa cucunya, guru mencabuli muridnya, bahkan anak-anak SD menggilir adik kelasnya. Mereka semua sejatinya korban dari industri pornografi, yang berkembang bebas dan tidak pernah diatur oleh undang-undang.

dari saudara seperjuanganku di Forum Indonesia Muda

Bang Parlan http://fighter495.multiply.com/